Presepsi.com- Jakarta, Dilansir dari Kemensos, Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menegaskan bahwa data yang bersumber dari Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN tidak bermasalah.

​Data tersebut merupakan bagian dari proses konsolidasi data nasional yang selanjutnya diverifikasi, divalidasi, dan diperingkat oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

​“Data dari BKKBN atau Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga tidak ada yang salah. Sama sekali tidak ada yang salah. Data tersebut merupakan bagian dari konsolidasi data secara nasional,” kata Gus Ipul dalam keterangan tertulis, Sabtu (5/9/2026).

​Sesuai Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025, BPS menjadi pengelola tunggal Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Sementara kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah berperan membantu proses pemutakhiran.

​Berbagai sumber data dari kementerian dan lembaga kemudian diverifikasi, divalidasi, serta disetarakan ukurannya oleh BPS sebelum disajikan dalam pemeringkatan desil 1 hingga desil 10.

​Proses konsolidasi juga memanfaatkan data dari berbagai instansi lain, seperti data kendaraan bermotor serta data pertanahan dari Kementerian ATR/BPN. Integrasi ini diperlukan agar kondisi sosial ekonomi masyarakat dapat tergambar semakin akurat.

​“Data ini sangat dinamis. Setiap hari ada yang lahir, meninggal, pindah tempat tinggal, menikah, kondisi ekonominya naik, dan ada juga yang turun. Karena itu proses pemutakhiran harus dilakukan terus-menerus,” ujar Gus Ipul.

​Apabila dalam proses konsolidasi ditemukan lonjakan atau perubahan pemeringkatan desil, data tersebut terus diperbaiki dan dimutakhirkan agar pemeringkatannya sesuai dengan ukuran yang ditetapkan.

​Gus Ipul meluruskan anggapan bahwa masyarakat yang dalam pemutakhiran data ditemukan berada di desil tinggi otomatis langsung dicoret dari penerima bantuan sosial (bansos). Penetapan penerima bansos dilakukan setiap tiga bulan berdasarkan hasil pemutakhiran dari berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, yang diolah kembali oleh BPS.

​“Kalau ditemukan ada desil yang kurang tepat, bukan berarti kemudian bansosnya langsung dicoret. Masih ada masa sanggah dan masa pemutakhiran untuk penyaluran berikutnya,” ungkapnya.

​Ia menegaskan informasi yang menyebut seseorang yang sementara tercatat di desil 10 otomatis langsung kehilangan bansos adalah informasi tidak tepat.

​Kemensos telah menyediakan saluran bagi masyarakat untuk memperbaiki data melalui aplikasi Cek Bansos untuk usul maupun sanggah. Selain itu, jalur SIKS-NG dapat diakses operator data desa, kelurahan, serta dinas sosial di seluruh Indonesia.

​Masyarakat juga dapat datang langsung ke desa atau kelurahan. “Setiap desa dan kelurahan memiliki operator data. Melalui operator inilah usulan pemutakhiran diteruskan untuk diproses,” tutur Gus Ipul.

​Di samping pemutakhiran DTSEN, pemerintah tengah memperluas digitalisasi perlindungan sosial. Program ini dirancang agar masyarakat dapat mengajukan diri maupun mengusulkan orang lain untuk mendapatkan bansos melalui sistem digital dengan menyertakan data pendukung.

​Digitalisasi bansos yang sebelumnya diuji coba di Banyuwangi kini diperluas ke 42 kabupaten/kota, dengan target penerapan secara nasional jika pelaksanaan berjalan baik.

​Dalam sistem baru ini, kelayakan penerima bantuan diuji menggunakan data lintas instansi pemerintah. Langkah ini diharapkan dapat menekan kesalahan sasaran bantuan akibat ketidakakuratan data.

​“Nanti masyarakat bisa mengajukan usulan, kemudian sistem yang memberikan jawaban apakah memenuhi syarat atau tidak. Kalau belum memenuhi syarat, juga dapat diketahui alasannya karena datanya terhubung dengan berbagai instansi pemerintah,” jelas Gus Ipul.

​Gus Ipul mengajak masyarakat aktif mengawasi dan memperbaiki data, baik menyanggah keluarga mampu yang masih menerima bansos maupun mengusulkan warga layak yang belum terdaftar.

​Ia memastikan Kemensos terus memantau dan menindaklanjuti keluhan masyarakat, termasuk yang disampaikan melalui media sosial.

​“Di media sosial ada informasi yang benar, ada yang setengah benar, dan ada juga yang tidak benar. Semuanya kita respons, kita dalami, dan kita tindaklanjuti karena kita benar-benar ingin mendapatkan data yang akurat,” pungkasnya.