Presepsi.com, SIAK – Bupati Siak, Dr. Afni Zulkifli, menyoroti ketimpangan fiskal yang dialami daerah penghasil sumber daya alam. Hal itu disampaikannya dalam Focus Group Discussion (FGD) bersama Komite IV Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI).

Dalam forum tersebut, Afni menyoroti pemotongan Dana Bagi Hasil (DBH) migas dan tekanan anggaran yang semakin memberatkan daerah penghasil, khususnya Kabupaten Siak dan Provinsi Riau.

Rekaman foto dan video FGD itu beredar luas setelah diunggah ulang oleh kanal media Akbar Faizal Uncensored. Dalam kesempatan itu, Afni hadir untuk menyuarakan aspirasi daerah penghasil SDA.

“Ini menjadi aneh. Masa daerah semakin kaya sumber daya alamnya, justru dibikin semakin miskin? Kondisi daerah saat ini sudah semakin menyempit fiskalnya,” tegas Afni.

DBH Dipangkas 50 Persen

Afni memaparkan, penyaluran DBH pada 2026 hanya mencapai 50 persen. Kabupaten Siak bahkan mengalami penahanan anggaran hingga sekitar setengah triliun rupiah.

Selain itu, daerah penghasil migas seperti Riau juga menanggung beban ganda atau double burden. Ketika harga minyak dunia atau ICP naik, pendapatan daerah tidak otomatis meningkat. Sebab, anggaran itu harus dipotong untuk subsidi energi nasional yang juga dinikmati daerah non-penghasil.

Ia juga menyoroti minimnya transparansi. Sejak 2021, Pemerintah Pusat dinilai tidak lagi membuka kertas kerja perhitungan bagi hasil kepada daerah.

“Ini tidak adil (This is not fair), Pak! Bagaimana mungkin uang kita sudah dipangkas, kita juga menanggung subsidi energi nasional, sementara daerah tidak penghasil menikmati subsidinya? Daerah penghasil justru mengalami tekanan fiskal ganda!” ujarnya.

Desak Pelunasan Tunggakan DBH 2023-2024

Menjelang pembahasan Rancangan Undang-Undang APBN 2027, Afni mendesak Kementerian Keuangan untuk segera mengembalikan hak-hak daerah yang masih tertahan. Ia menyoroti khususnya tunggakan DBH tahun 2023 dan 2024.

Afni menekankan, wilayah seperti Pertamina Hulu Rokan di Riau masih menjadi salah satu tulang punggung utama penghasil migas nasional.

Untuk memperkuat perjuangan itu, ia mengajak 13 anggota DPR RI dari Dapil Riau dan seluruh kepala daerah di wilayah tersebut bersinergi agar isu keadilan fiskal dapat disuarakan secara masif.

“Daerah penghasil sumber daya alam berperan penting dalam menopang ketahanan ekonomi dan energi nasional. Karena itu, diperlukan pembagian anggaran yang lebih adil agar pembangunan lokal tidak terhambat oleh regulasi yang memberatkan,” pungkasnya. (TS)

Sumber: Dokumentasi FGD Komite IV DPD RI