Presepsi.com - Kementrian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) membuka peluang dengan Jurnalis Hukum Bandung (JHB) dan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jawa Barat untuk memperkuat literasi artifisial (AI) serta meningkatkan kewaspadaan masyarakat terhadap kejahatan digital.

Wakil Mentri Komunikasi dan Digital, Nezar Patria, menilai inisiatif dari para jurnalis untuk memperluas edukasi keamanan digital sangat sejalan dengan kebutuhan masyrakat ditengah pesatnya peningkatan penggunaan teknologi digital.

Meski konektivitas terus berkembang pesat, ruang digital saat ini diwarnai oleh berbagai ancaman kejahatan siber dan penipuan daring.

"Inisiatif Bandung Digital Safety Forum ini baik sekali dari teman-teman jurnalis di Jawa Barat untuk berbagi informasi tentang bagaimana menggunakan atau memasuki lanskap digital dengan aman," ujar wamwn nezar saat audensi bersama JHB dan PWI Jawa Barat di Kantor Kementrian Komdigi, Jakarta Pusat, selasa (13/10/2026).

Nezar menjelaskan, upaya penguatan keamanan digital memerlukan peran aktif dari berbagai pihak. Dalam hal ini, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) memiliki peran penting dalam keamanan siber.

Sementara itu, Kemkomdigi menjalankan tugas yang berkaitan dengan tata kelola infrastruktur digital, pengawasan konten negatif, serta penguatan literasi digital masyarakat secara berkelanjutan.

Melalui Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Komdigi, pemerintah menyediakan pembekalan hingga peninggkatan keterampilan digital.

Pihaknya menyatakan sangat terbuka untuk berpartisipasi dalam program-program yang digagas  oleh JHB dan PWI Jawa Barat.

"Kemkomdigi siap berpartisipasi untuk memperkuat literasi digital agar konektivifitas yang tersedia bisa dimanfaatkan kearah yang positif. Ada tim dari BPSDM juga yang bekerja untuk memberikan pembekalan, memberikan peningkatan keterampilan, atau upskilling dan reskilling talenta digital," kata Nezar.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Kecerdasan Artifisial dan Ekosistem Teknologi Baru Kemkomdigi, Said Mirza Pahlevi, menjelaskan bahwa kementriannya memiliki Pusat Pengembangan Literasi Digital  di bawah BPSDM Komdigi untuk mengedukasi publik.

Salah satu inisiatif utamanya adalah Pandu Digital, di mana personel yang direkrut akan turun langsung ketengah masyarakat untuk memberikan sosialisasi dan edukasi mengenai literasi digital.

"Pandu Digital itu mereka turun ke masyarakat untuk melakukan literasi digital, ada orang yang direkrut untuk turun ke masyarakat," ungkap Said Mirza.

Selain Pandu Digital, Kemkomdigi juga menyediakan platform Digital Talent Scholarship yang dapat diakses oleh masyarakat luas. Platform ini menyediakan beragam materi berupa vidio pendek terkait literasi digital dan pemanfaatan AI.

Said Mirza menyambut positif peluang kolaborasi bersama jurnalis untuk memperkuat jangkauan edukasi tersebut. Maraknya penyalahgunaan AI mejadikan literasi AI ini sangat krusial agar masyarakat dapat mengenali resiko sekaligus memverifikasi kebenaran informasi yang diterima.

Ia pun secara khusus mengingatkan masyarakat untuk selalu memahami keterbatasan teknologi kecerdasan artifisial agar terhindar dari risiko hoax maupun informasi menyesatkan.

"Pengguna harus tau output dari AI itu tidak selalu benar. Harus double check," tegas Said Mirza.

Untuk mendukung pengembangan ekosistem yang aman, Said Mirza mengungkapkan bahwa Kemkomdigi telah menyusun buku putih Peta Jalan Kecerdasan Artifisial hingga 2029 yang saat ini sedang diproses menjadi Peraturan Presiden (Perpres), di samping penyiapan regulasi terkait etika AI.